DISDAGRIN DORONG KEMITRAAN EKONOMI LOKAL THE GOLO MORI BERBASIS TRANSAKSI DAN REPEAT ORDER

Labuan Bajo, 28 September 2026 – Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Manggarai Barat mendorong penguatan kemitraan ekonomi antara pengelola Kawasan Pariwisata The Golo Mori dengan pelaku usaha lokal agar dampak pengembangan kawasan pariwisata tersebut semakin nyata dirasakan masyarakat Manggarai Barat.

Hal tersebut menjadi salah satu posisi strategis Disdagrin Kabupaten Manggarai Barat dalam Forum Group Discussion (FGD) Dampak Ekonomi Kawasan Pariwisata The Golo Mori.

Disdagrin memandang bahwa keberhasilan pembangunan dan pengembangan kawasan pariwisata tidak cukup hanya diukur dari meningkatnya jumlah kegiatan, kunjungan wisatawan, investasi ataupun indikator ekonomi makro. Dampak ekonomi juga harus dapat ditelusuri hingga ke tingkat transaksi yang diterima oleh pelaku usaha lokal.

Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Manggarai Barat, Adrianus Ojo, menegaskan bahwa keberadaan kawasan strategis seperti The Golo Mori harus semakin terhubung dengan rantai pasok ekonomi masyarakat lokal.

“Bagi kami, ukuran dampak ekonomi tidak berhenti pada berapa banyak kegiatan yang dilaksanakan atau berapa besar investasi yang masuk. Yang lebih penting adalah berapa banyak kebutuhan kawasan yang mampu dipenuhi pelaku usaha Manggarai Barat, berapa nilai transaksi yang mereka terima, dan apakah transaksi itu terjadi secara berulang,” tegas Adrianus Ojo.

Menurutnya, hubungan antara pengelola kawasan, buyer dan pelaku usaha lokal perlu bergeser dari pola yang bersifat sesaat atau hanya ketika terdapat event, menjadi kemitraan ekonomi lokal yang terstruktur, terukur dan berkelanjutan.

Disdagrin karena itu mendorong penyusunan baseline local procurement, sehingga dapat diketahui secara objektif berapa nilai dan persentase pengadaan barang maupun jasa kawasan yang berasal dari pelaku usaha Manggarai Barat.

Data tersebut selanjutnya dapat digunakan untuk mengidentifikasi komoditas maupun jasa yang masih banyak didatangkan dari luar daerah serta mengukur tingkat economic leakage atau kebocoran ekonomi.

“Kalau kita mengetahui barang apa yang masih banyak dibeli dari luar Manggarai Barat, kita kemudian bisa mengukur apakah barang tersebut sebenarnya dapat diproduksi atau disediakan oleh pelaku usaha lokal. Dari situ intervensi pemerintah menjadi lebih tepat,” jelas Adrianus.

Disdagrin juga mengusulkan agar ITDC/GMCC bersama Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat menyusun Demand Map The Golo Mori, yakni peta kebutuhan barang dan jasa secara tahunan maupun berdasarkan kalender kegiatan.

Pemetaan tersebut dapat mencakup kebutuhan pangan dan minuman, produk IKM, kerajinan dan souvenir, printing, laundry, logistik, jasa event, amenitas serta berbagai kebutuhan operasional kawasan lainnya.

Dengan tersedianya demand map, pelaku usaha lokal tidak lagi hanya menunggu informasi kebutuhan secara mendadak, tetapi dapat mempersiapkan kapasitas produksi, kualitas, legalitas, harga maupun kontinuitas pasokan sejak awal.

Pada sisi pemasok, Disdagrin akan mendorong pembentukan Local Supplier Database yang memuat pelaku usaha lokal terverifikasi berdasarkan legalitas, jenis produk, kapasitas produksi, harga, lead time, kualitas serta rekam jejak usahanya.

Database tersebut kemudian dapat dikembangkan dengan Supplier Readiness Score, yaitu skor yang mengukur tingkat kesiapan pelaku usaha lokal untuk memenuhi persyaratan dan kebutuhan buyer secara konsisten.

Aspek yang dinilai antara lain legalitas, kapasitas, mutu produk, kontinuitas pasokan, harga, sistem logistik, kemampuan digital, administrasi usaha, hingga rekam jejak pelayanan.

Menurut Kadis Disdagrin, pendekatan ini penting karena keberpihakan terhadap produk lokal tidak berarti menurunkan standar yang dibutuhkan buyer.

“Disdagrin tidak meminta agar seluruh kebutuhan kawasan harus dipenuhi pelaku lokal tanpa memperhatikan standar. Yang kami tawarkan adalah sebuah mekanisme yang fair. Pelaku usaha lokal harus mengetahui kebutuhan pasar, memahami standar buyer, mengetahui kekurangannya, kemudian dibina agar mampu memenuhi standar tersebut,” ujarnya.

Disdagrin mengusulkan adanya vendor pathway atau jalur pengembangan pemasok lokal mulai dari sosialisasi kebutuhan buyer, kurasi usaha, identifikasi kesenjangan kapasitas, pembinaan, trial order, onboarding vendor hingga terciptanya repeat order.

Melalui mekanisme tersebut, kegiatan business matching tidak lagi berhenti pada pertemuan antara buyer dengan seller, tetapi diarahkan menghasilkan transaksi nyata berupa trial order, Letter of Intent (LOI), Purchase Order (PO), kontrak maupun pesanan berulang.

“Business matching seharusnya tidak diukur dari jumlah peserta yang hadir. Harus dilihat berapa yang masuk tahap uji pasok, berapa yang mendapatkan PO dan berapa yang kemudian memperoleh repeat order,” tambah Adrianus.

Dorong Program Kemitraan Ekonomi Lokal

Dalam FGD tersebut, Disdagrin menawarkan pembentukan Program Kemitraan Ekonomi Lokal The Golo Mori–Manggarai Barat antara Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat melalui Disdagrin dengan ITDC/GMCC.

Kerja sama tersebut dapat mencakup lima agenda utama, yaitu pertukaran data dan demand forecasting, pengembangan pemasok lokal, pencocokan buyer dan pemasok, onboarding produk lokal, serta joint monitoring and evaluation.

Pada tahap awal, Disdagrin mengusulkan pertukaran data agregat pengadaan untuk membangun baseline procurement dan mengetahui kategori barang dan jasa, asal pemasok, nilai transaksi dan periode pengadaan.

Dalam 30 hari setelah kesepakatan, kedua pihak diharapkan dapat mulai menyusun Demand Map dan Local Supplier Database.

Tahap berikutnya dilanjutkan dengan supplier readiness assessment, gap closing program, business matching, vendor clinic, trial order hingga onboarding vendor lokal.

Evaluasi dilakukan secara berkala dengan indikator yang jelas, antara lain Local Procurement Ratio, Economic Leakage, jumlah local supplier aktif, Repeat Order Rate, nilai transaksi lokal, jumlah IKM yang masuk rantai pasok, Supplier Readiness Score, serta tingkat konversi business matching menjadi transaksi.

Dampak Ekonomi Harus Dapat Diukur

Disdagrin menilai mekanisme monitoring menjadi bagian penting dalam membangun kemitraan yang berkelanjutan.

Karena itu, diusulkan pembangunan Dashboard Kemitraan Ekonomi Lokal yang memungkinkan Pemkab Manggarai Barat bersama ITDC/GMCC memantau perkembangan porsi pengadaan lokal, jumlah pemasok lokal aktif, nilai transaksi, repeat order serta penurunan kebocoran ekonomi.

Pertemuan evaluasi juga diusulkan minimal setiap tiga bulan untuk mengevaluasi hambatan pemasok lokal, kebutuhan baru kawasan dan langkah pembinaan yang diperlukan.

Adrianus menekankan bahwa tujuan akhirnya adalah membangun ekosistem rantai pasok pariwisata yang semakin kuat antara kawasan pariwisata dengan perdagangan, industri dan UMKM/IKM Manggarai Barat.

“Kita ingin investasi dan aktivitas pariwisata membentuk rantai ekonomi yang semakin panjang di Manggarai Barat. Petani menghasilkan produk, pelaku IKM mengolah, pedagang dan distributor menyalurkan, kemudian hotel, restoran, event dan kawasan pariwisata menjadi pasar. Semakin kuat keterhubungan ini, semakin besar nilai ekonomi yang tinggal dan berputar di daerah,” katanya.

Disdagrin juga mendorong agar hasil FGD ditindaklanjuti melalui forum koordinasi yang lebih operasional antara Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat dengan ITDC/GMCC.

Pertemuan tindak lanjut pertama diharapkan dapat dilaksanakan paling lambat 30 hari setelah FGD untuk mulai menyepakati baseline, demand map, supplier map serta kategori komoditas prioritas yang berpotensi disubstitusi dengan produk lokal.

Menutup penyampaiannya, Kadis Disdagrin menegaskan bahwa keberhasilan kemitraan harus dibuktikan melalui perubahan nyata pada kegiatan ekonomi masyarakat.

“Ukuran akhir kemitraan bukan berapa banyak pertemuan yang dilakukan, tetapi berapa banyak transaksi lokal yang tercipta dan berulang.”

Melalui pendekatan tersebut, Disdagrin berharap pengembangan Kawasan Pariwisata The Golo Mori tidak hanya menjadi penggerak investasi dan pariwisata, tetapi sekaligus menjadi lokomotif penguatan perdagangan, industri, IKM dan rantai pasok lokal Manggarai Barat.