Labuan Bajo – Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Manggarai Barat mendorong agar pengukuran dampak ekonomi Kawasan Pariwisata The Golo Mori tidak hanya berhenti pada indikator kelayakan ekonomi proyek, tetapi juga mampu menunjukkan secara nyata seberapa besar manfaat ekonomi yang diterima dan berputar di kalangan pelaku usaha lokal Manggarai Barat.
Dorongan tersebut disampaikan Disdagrin setelah melakukan telaah terhadap kajian Economic Internal Rate of Return atau EIRR The Golo Mori dan membandingkannya dengan ketersediaan data perdagangan dan perindustrian yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat.
EIRR merupakan indikator yang digunakan untuk menilai kelayakan ekonomi suatu proyek dari perspektif perekonomian secara keseluruhan. Dalam kajian The Golo Mori, model final menghasilkan EIRR sebesar 37,09 persen, lebih tinggi dibanding Social Discount Rate sebesar 12 persen, sehingga secara model proyek tersebut dinilai layak secara ekonomi.
Namun, Disdagrin menilai hasil tersebut masih perlu dilengkapi dengan ukuran yang lebih konkret mengenai dampak terhadap pelaku usaha lokal.
Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Manggarai Barat, Adrianus Ojo, menegaskan bahwa kelayakan ekonomi proyek tidak otomatis berarti seluruh manfaat ekonomi telah diterima oleh masyarakat dan pelaku usaha lokal.
“Kami tidak mempersoalkan hasil EIRR sebagai instrumen untuk menilai kelayakan ekonomi proyek. Namun bagi Disdagrin, EIRR belum cukup untuk membuktikan dampak ekonomi lokal. Kami ingin mengetahui, dari manfaat ekonomi yang dihitung tersebut, berapa rupiah yang benar-benar masuk kepada pedagang, distributor dan IKM Manggarai Barat, siapa pemasoknya, komoditas apa yang dipasok, berapa nilai transaksinya, dan apakah transaksi tersebut terjadi secara berulang,” tegas Adrianus.
Dari Kelayakan Ekonomi menuju Manfaat Ekonomi Lokal
Disdagrin memandang bahwa keberhasilan pengembangan kawasan perlu dilihat melalui konsep local economic capture, yakni seberapa besar nilai ekonomi yang benar-benar tinggal, berputar, dan tumbuh di Manggarai Barat.
Jika sebagian besar kebutuhan pangan, minuman, logistik, amenitas, perlengkapan hotel, kebutuhan event, dan jasa operasional masih dipenuhi dari luar daerah, maka sebagian manfaat ekonomi akan keluar dari Manggarai Barat dalam bentuk economic leakage atau kebocoran ekonomi.
Karena itu, Disdagrin mendorong pengukuran sejumlah indikator yang lebih dekat dengan kondisi riil pelaku usaha, antara lain Local Procurement Ratio, Economic Leakage, jumlah pemasok lokal aktif, nilai transaksi vendor lokal, Repeat Order Rate, jumlah IKM yang masuk rantai pasok, serta perubahan kapasitas produksi dan tenaga kerja.
Menurut Adrianus, indikator tersebut penting agar dampak ekonomi dapat dilacak sampai ke tingkat usaha.
“Pertanyaan kita bukan hanya apakah proyek ini layak secara ekonomi, tetapi berapa bagian dari nilai ekonomi itu yang benar-benar tinggal di Manggarai Barat. Itu yang harus bisa kita ukur bersama,” ujarnya.
Disdagrin Siapkan Basis Data IKM dan Perdagangan
Data internal Disdagrin menunjukkan bahwa Manggarai Barat telah memiliki baseline sekitar 2.811 industri kecil dengan 6.336 tenaga kerja. Namun, kualitas data masih terus diperkuat, terutama berkaitan dengan status aktif usaha, KBLI, kapasitas produksi, investasi, legalitas, dan nilai produksi.
Data tersebut akan menjadi fondasi untuk melihat apakah peningkatan permintaan dari kawasan pariwisata benar-benar diikuti oleh peningkatan produksi, utilisasi kapasitas, penambahan tenaga kerja, investasi alat, dan perluasan pasar bagi IKM lokal.
Pada sisi nilai produksi industri pengolahan, data SIINas sampai Juni 2026 mencatat nilai produksi terlapor sekitar Rp1,991 miliar atau 7,43 persen dari target tahunan Rp26,8155 miliar. Namun Disdagrin menegaskan angka tersebut belum dapat dianggap sebagai total produksi industri Manggarai Barat karena cakupan pelaporan belum lengkap.
Karena itu, Disdagrin memilih menggunakan prinsip kehati-hatian dengan hanya menggunakan data yang dapat diverifikasi.
Business Matching Harus Menghasilkan Transaksi
Disdagrin juga menekankan pentingnya membedakan antara kegiatan fasilitasi dan dampak ekonomi nyata.
Business matching, promosi, pameran maupun temu usaha belum dapat disebut berhasil hanya berdasarkan jumlah peserta atau pertemuan. Keberhasilan harus dibuktikan melalui tahapan transaksi yang jelas, mulai dari lead, Letter of Intent, trial order, Purchase Order, kontrak, hingga repeat order.
Dengan demikian, pencocokan antara buyer dan supplier diarahkan untuk memastikan bahwa pemasok lokal benar-benar mampu memenuhi kebutuhan buyer dari aspek kualitas, kapasitas, harga, kontinuitas, legalitas, dan ketepatan pengiriman.
“Yang kita dorong bukan sekadar mempertemukan buyer dan supplier, tetapi memastikan pertemuan itu menghasilkan transaksi. Target akhirnya adalah pemasok lokal masuk rantai pasok dan mendapat repeat order,” kata Adrianus.
Harga dan Ketersediaan Barang Tetap Dijaga
Selain melihat sisi peningkatan transaksi, Disdagrin juga memperhatikan kemungkinan dampak event dan aktivitas kawasan terhadap harga serta ketersediaan barang.
Pada Agustus 2026, pemantauan SP2KP dilakukan terhadap 47 komoditas di Pasar Batu Cermin. Sejumlah komoditas seperti ikan tongkol, tomat, ketimun, sawi hijau, cabai merah besar, jeruk lokal dan cabai rawit merah menunjukkan volatilitas antarwaktu yang perlu terus dipantau.
Karena itu, Disdagrin mendorong monitoring harga dan stok pada periode H-7, Hari H, dan H+7 untuk event besar agar peningkatan permintaan tidak menimbulkan tekanan harga ataupun kekurangan barang bagi masyarakat lokal.
Dorong Pertukaran Data dengan ITDC/GMCC
Untuk memperkuat validasi, Disdagrin mengusulkan agar ITDC/GMCC menyediakan sejumlah data minimum, antara lain total procurement tahunan, nilai pengadaan berdasarkan asal pemasok, daftar vendor lokal aktif, nilai transaksi atau PO, frekuensi order, demand map barang dan jasa, standar vendor, serta data realisasi investasi dan kapasitas fasilitas yang benar-benar telah beroperasi.
Dengan data tersebut, Disdagrin dapat menghitung secara lebih objektif berapa besar Local Procurement Ratio dan berapa besar Economic Leakage dari aktivitas ekonomi kawasan.
Dampak Harus Dapat Ditelusuri
Disdagrin menilai bahwa validasi dampak ekonomi The Golo Mori perlu bergerak dari sekadar project economic viability menuju local economic capture.
EIRR tetap penting untuk menjawab apakah proyek layak secara ekonomi. Namun dampak terhadap daerah harus dilihat lebih jauh melalui peningkatan local procurement, penurunan economic leakage, bertambahnya supplier lokal aktif, meningkatnya repeat order, naiknya nilai produksi IKM, serta terjaganya stabilitas harga dan ketersediaan barang.
Menutup keterangannya, Adrianus menegaskan:
“Ukuran keberhasilan bagi kami adalah ketika pertumbuhan The Golo Mori dapat ditelusuri sampai kepada transaksi nyata pelaku usaha Manggarai Barat. Semakin banyak supplier lokal masuk, semakin banyak repeat order terjadi, dan semakin banyak nilai ekonomi yang tinggal serta berputar di daerah, maka semakin kuat dampak ekonominya bagi masyarakat.”
Dengan pendekatan tersebut, Disdagrin berharap pengembangan The Golo Mori tidak hanya menjadi pusat pertumbuhan pariwisata, tetapi juga menjadi penggerak nyata bagi perdagangan, perindustrian, IKM, rantai pasok, dan ekonomi lokal Manggarai Barat.
