Labuan Bajo – Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Manggarai Barat terus memperkuat koordinasi lintas sektor dalam rangka peningkatan kualitas tata kelola data sektoral, khususnya melalui pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral atau EPSS.
Hal ini menjadi salah satu pokok pembahasan dalam rapat koordinasi antara Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Manggarai Barat bersama Badan Pusat Statistik Kabupaten Manggarai Barat.
Dalam pertemuan tersebut, BPS Kabupaten Manggarai Barat menyampaikan bahwa pada tahun 2024 Dinas Perdagangan dan Perindustrian pernah menjadi lokus pembinaan EPSS. Sementara itu, dua perangkat daerah yang telah mendapatkan pembinaan EPSS adalah Dinas Pertanian dan Dinas Kesehatan. Untuk pelaksanaan EPSS tahun 2026, perangkat daerah yang menjadi fokus adalah Dinas Pariwisata dan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
BPS juga menjelaskan bahwa perencanaan pembinaan EPSS idealnya dilakukan sejak awal tahun, sehingga setiap perangkat daerah memiliki waktu yang cukup untuk menyiapkan data, dokumen pendukung, instrumen kerja, serta mekanisme pengelolaan statistik sektoral secara lebih terstruktur.
Menindaklanjuti hal tersebut, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Manggarai Barat akan melaksanakan pembinaan mandiri EPSS sebagai langkah awal penguatan tata kelola data sektoral di internal dinas. Upaya ini dilakukan sebagai bentuk persiapan menuju fokus pembinaan yang lebih optimal pada tahun 2027.
Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Manggarai Barat menyampaikan bahwa penguatan EPSS menjadi penting karena Disdagrin memiliki banyak data strategis yang berkaitan langsung dengan perdagangan, perindustrian, pasar, pelaku usaha, ketersediaan barang pokok, harga komoditas, distribusi barang penting, serta perkembangan usaha di daerah.
“Data yang baik akan menghasilkan kebijakan yang lebih tepat. Karena itu, Disdagrin perlu mulai menata data sektoral secara lebih sistematis, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan,” demikian penegasan dalam rapat tersebut.
Selain pembahasan EPSS, BPS Kabupaten Manggarai Barat juga meminta dukungan Dinas Perdagangan dan Perindustrian untuk ikut menyukseskan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Sensus ini akan menyasar pelaku usaha maupun rumah tangga, dengan tujuan menghimpun informasi penting terkait profil usaha, jenis usaha, pendapatan, dan berbagai data ekonomi lainnya.
Pelaksanaan Sensus Ekonomi dijadwalkan berlangsung mulai 15 Juni sampai dengan 31 Agustus 2026. Dalam rangka mendukung sosialisasi kepada masyarakat dan pelaku usaha, BPS juga mengharapkan dukungan Disdagrin dalam bentuk penyebarluasan informasi, termasuk melalui video imbauan dan kanal komunikasi resmi dinas.
Pada tahap awal, pendataan juga menyasar usaha besar dengan omzet di atas Rp5 miliar. Untuk wilayah Labuan Bajo, tercatat sebanyak 132 usaha besar yang menjadi perhatian dalam proses pendataan. BPS Kabupaten Manggarai Barat juga telah berkoordinasi dengan Dinas Penanaman Modal untuk memperoleh daftar nama usaha sebagai bahan pendukung pelaksanaan pendataan.
Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Manggarai Barat menyambut baik koordinasi tersebut dan menyatakan kesiapan untuk mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Dukungan ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam menyediakan data ekonomi yang akurat, mutakhir, dan bermanfaat bagi perencanaan pembangunan daerah.
Melalui sinergi antara Disdagrin dan BPS, diharapkan tata kelola statistik sektoral di Kabupaten Manggarai Barat semakin kuat, sementara pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dapat berjalan lancar, partisipatif, dan menghasilkan data yang berkualitas bagi kepentingan pembangunan ekonomi daerah.
