Labuan Bajo – Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Manggarai Barat terus memperkuat perhatian terhadap stabilitas harga, kelancaran distribusi pangan, pengembangan industri kecil dan menengah, serta peningkatan pemanfaatan produk lokal dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dan sektor pariwisata.
Salah satu agenda strategis yang menjadi perhatian adalah pembahasan Matriks Rencana Aksi Penguatan Rantai Pasok dan Sistem Distribusi Pangan Destinasi Pariwisata Super Prioritas Labuan Bajo dan wilayah Flores. Pembahasan tersebut penting karena kelancaran rantai pasok pangan tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan barang kebutuhan masyarakat, tetapi juga mendukung keberlanjutan pelayanan hotel, restoran, kapal wisata, usaha kuliner, serta berbagai kegiatan pariwisata dan pertemuan yang berlangsung di Labuan Bajo.
Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Manggarai Barat menegaskan bahwa pengendalian harga tidak cukup dilakukan dengan mencatat perubahan harga di pasar. Pemerintah daerah juga perlu mengetahui kondisi rantai pasok secara menyeluruh, mulai dari daerah asal komoditas, produsen dan pemasok, volume barang yang masuk, kapasitas penyimpanan, stok pada distributor, pola pengiriman, biaya distribusi, hingga pasar atau konsumen akhir.
“Pemantauan harga harus dihubungkan dengan data stok, asal pasokan, jadwal pengiriman, biaya distribusi, dan kebutuhan pasar. Dengan demikian, pemerintah dapat mengetahui lebih awal penyebab kenaikan harga dan menentukan langkah yang tepat,” demikian penekanan dalam arah penguatan kebijakan perdagangan daerah.
Inflasi NTT Menjadi Sinyal Kewaspadaan
Data resmi terbaru menunjukkan bahwa inflasi Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Juni 2026 tercatat sebesar 3,56 persen secara tahunan atau year-on-year. Kondisi tersebut perlu menjadi sinyal kewaspadaan bagi pemerintah kabupaten dan kota untuk terus menjaga ketersediaan pasokan serta keterjangkauan harga barang dan jasa.
Meskipun angka inflasi tingkat provinsi tidak secara langsung menggambarkan kondisi seluruh komoditas di Kabupaten Manggarai Barat, perkembangan tersebut tetap penting sebagai indikator umum tekanan harga di wilayah NTT.
Untuk memperoleh gambaran yang lebih aktual dan spesifik, Disdagrin Manggarai Barat terus mengandalkan data pemantauan melalui Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok atau SP2KP, informasi stok distributor, serta perkembangan harga di pasar-pasar pantauan.
Komoditas yang menjadi perhatian antara lain beras medium dan premium, minyak goreng termasuk Minyakita, gula pasir, cabai, bawang merah dan bawang putih, telur ayam ras, daging ayam ras, serta LPG. Pemantauan juga diarahkan untuk mengidentifikasi kemungkinan terjadinya disparitas harga antarwilayah, khususnya antara Pasar Batu Cermin dan Pasar Lembor.
Setiap perubahan harga perlu ditelusuri penyebabnya. Kenaikan harga dapat dipengaruhi oleh berkurangnya stok, keterlambatan pengiriman, peningkatan permintaan, kondisi cuaca, gangguan transportasi, kenaikan biaya angkut, maupun persoalan dalam rantai distribusi.
Oleh karena itu, langkah pengendalian harus dilakukan berdasarkan hasil verifikasi lapangan agar intervensi pemerintah tepat sasaran dan tidak semata-mata didasarkan pada perubahan harga sesaat.
Menghubungkan Produksi Lokal dengan Pasar Pariwisata
Penguatan rantai pasok pangan juga diarahkan untuk meningkatkan keterhubungan antara produsen lokal dengan kebutuhan pasar pariwisata di Labuan Bajo.
Pertumbuhan hotel, restoran, kapal wisata, usaha kuliner, dan penyelenggaraan berbagai kegiatan berskala nasional maupun internasional menciptakan permintaan pangan yang besar dan berkelanjutan. Permintaan tersebut merupakan peluang ekonomi bagi petani, nelayan, peternak, koperasi, distributor, pedagang, dan pelaku IKM di Manggarai Barat serta wilayah Flores.
Namun, pemanfaatan peluang tersebut memerlukan jaminan kontinuitas pasokan, kualitas produk, ketepatan waktu pengiriman, standar keamanan pangan, kapasitas produksi, dan kepastian harga.
Dalam konteks ini, Disdagrin memiliki peran penting dalam memetakan kebutuhan pasar, memfasilitasi kemitraan usaha, menyediakan informasi harga, mengawasi tata niaga, serta membantu mempertemukan produsen dan pelaku usaha lokal dengan hotel, restoran, distributor, dan konsumen besar lainnya.
Pemetaan kebutuhan perlu dilakukan berdasarkan jenis komoditas, volume pemakaian, spesifikasi mutu, waktu kebutuhan, pola pembayaran, dan kemampuan pemasok lokal. Data tersebut selanjutnya dapat digunakan untuk menyusun pola kemitraan yang lebih pasti dan saling menguntungkan.
Dengan kemitraan yang terencana, produsen lokal tidak lagi hanya menjual berdasarkan ketersediaan sesaat, tetapi dapat menyesuaikan produksi dengan kebutuhan pasar. Pada saat yang sama, hotel, restoran, dan pelaku pariwisata memperoleh pasokan yang lebih terjamin dengan waktu distribusi yang lebih singkat.
Peluang bagi IKM dan Industri Pengolahan
Penguatan rantai pasok pangan tidak hanya berkaitan dengan perdagangan komoditas segar. Agenda ini juga membuka peluang bagi pengembangan industri kecil dan menengah berbasis potensi lokal.
Komoditas pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan dapat dikembangkan menjadi produk olahan yang memiliki nilai tambah, masa simpan lebih panjang, dan pasar yang lebih luas. Peluang tersebut mencakup produk pangan olahan, hasil perikanan, kopi, rempah-rempah, makanan khas, produk siap saji, kemasan, penyimpanan dingin, hingga jasa distribusi dan logistik.
Disdagrin Manggarai Barat terus mendorong penguatan kapasitas IKM melalui pemutakhiran data usaha, legalitas, Nomor Induk Berusaha, pendaftaran pada Sistem Informasi Industri Nasional atau SIINas, peningkatan mutu, pengembangan kemasan, sertifikasi, promosi, dan perluasan akses pasar.
Pembinaan IKM perlu disesuaikan dengan tingkat kesiapan masing-masing pelaku usaha. Pelaku IKM dapat dikelompokkan menjadi IKM yang masih memerlukan pembinaan dasar, IKM berkembang, dan IKM yang sudah siap memasuki pasar hotel, restoran, toko modern, pameran, maupun perdagangan antardaerah.
Bagi IKM yang telah siap pasar, diperlukan katalog produk yang mencantumkan jenis produk, kapasitas produksi, harga, legalitas, spesifikasi, kontak usaha, dan kemampuan memenuhi pesanan. Katalog tersebut dapat digunakan sebagai media promosi dalam kegiatan pemerintah, pameran, forum kemitraan, dan pertemuan dengan pelaku industri pariwisata.
Mendorong Sistem Informasi Rantai Pasok Berbasis Data
Penguatan rantai pasok perlu didukung oleh sistem informasi yang mampu mengintegrasikan data produksi, kebutuhan pasar, harga, stok, dan distribusi.
Sistem tersebut diharapkan dapat memberikan informasi mengenai komoditas yang tersedia, jumlah pasokan, lokasi produsen, kebutuhan konsumen besar, kondisi stok distributor, perkembangan harga, serta potensi gangguan distribusi.
Pemanfaatan data yang terintegrasi akan membantu pemerintah daerah membangun sistem peringatan dini. Apabila suatu komoditas menunjukkan kenaikan harga secara berulang, penurunan stok, atau keterlambatan pasokan, pemerintah dapat segera melakukan koordinasi dengan distributor, Bulog, perangkat daerah teknis, pelaku transportasi, maupun pihak terkait lainnya.
Langkah yang dapat disiapkan antara lain fasilitasi distribusi, penguatan pasokan, pasar murah, operasi pasar, inspeksi lapangan, koordinasi antardaerah, serta penyampaian informasi yang akurat kepada masyarakat.
Disdagrin juga mendorong agar matriks rencana aksi tidak hanya memuat daftar kegiatan, tetapi dilengkapi dengan pembagian peran, penanggung jawab, target waktu, indikator keberhasilan, sumber data, dan mekanisme evaluasi.
Indikator yang dapat digunakan antara lain peningkatan persentase kebutuhan hotel dan restoran yang dipenuhi oleh produsen lokal, bertambahnya jumlah kemitraan usaha, meningkatnya volume produk lokal yang terserap pasar, terjaganya kontinuitas pasokan, serta menurunnya disparitas harga antarwilayah.
Koordinasi Lintas Sektor Menjadi Kunci
Penguatan rantai pasok pangan memerlukan kerja sama lintas sektor. Data produksi berada pada perangkat daerah yang menangani pertanian, peternakan, dan perikanan. Sementara itu, informasi kebutuhan pasar, harga, distribusi, dan pelaku usaha menjadi bagian penting dari urusan perdagangan.
Kebutuhan infrastruktur dan konektivitas juga berkaitan dengan sektor perhubungan, pekerjaan umum, pengelolaan pelabuhan, pergudangan, dan dukungan investasi.
Karena itu, pembagian tugas dalam rencana aksi harus disusun secara jelas agar tidak terjadi tumpang tindih kegiatan. Pemerintah daerah juga perlu melibatkan Bulog, distributor, asosiasi hotel dan restoran, koperasi, pelaku transportasi, pengelola pasar, kelompok produsen, serta pelaku IKM.
Forum komunikasi antara produsen, distributor, dan pengguna akhir dapat menjadi sarana untuk menyelaraskan jumlah produksi, standar mutu, jadwal pengiriman, dan harga yang wajar.
Tindak Lanjut Disdagrin Manggarai Barat
Sebagai tindak lanjut, Disdagrin Kabupaten Manggarai Barat akan memperkuat beberapa langkah prioritas, yaitu:
-
mengonsolidasikan data harga dan pasokan barang kebutuhan pokok melalui SP2KP dan pemantauan lapangan;
-
memetakan asal pasokan, distributor, stok, jadwal pengiriman, dan pasar tujuan komoditas strategis;
-
menganalisis perubahan harga antarwaktu dan disparitas harga antarwilayah;
-
memfasilitasi kemitraan antara produsen, distributor, hotel, restoran, kapal wisata, dan pelaku usaha lainnya;
-
mendorong peningkatan penggunaan produk lokal dalam rantai pasok sektor pariwisata;
-
memperkuat pembinaan IKM, legalitas usaha, SIINas, mutu produk, kemasan, dan pemasaran; serta
-
menyusun sistem peringatan dini berdasarkan keterkaitan data harga, stok, pasokan, distribusi, dan penyebab perubahan.
Melalui penguatan rantai pasok yang terintegrasi, Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat berharap stabilitas harga dapat dijaga, ketersediaan pangan masyarakat tetap terjamin, dan manfaat pertumbuhan pariwisata Labuan Bajo semakin dirasakan oleh produsen serta pelaku usaha lokal.
Penguatan rantai pasok pada akhirnya bukan hanya menjadi instrumen pengendalian inflasi, tetapi juga strategi untuk meningkatkan nilai tambah produk lokal, memperkuat IKM, membuka kesempatan usaha, dan mendorong pertumbuhan ekonomi Manggarai Barat yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
Sumber informasi: data pemantauan Disdagrin Kabupaten Manggarai Barat, publikasi resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur, serta bahan pembahasan penguatan rantai pasok dan sistem distribusi pangan DPSP Labuan Bajo dan Flores.
