PENGUATAN SISTEM PANGAN DAN EKONOMI LOKAL MANGGARAI BARAT MELALUI INTEGRASI PRODUKSI, PASAR, DISTRIBUSI, PARIWISATA BERBASIS DATA

PENGUATAN SISTEM PANGAN DAN EKONOMI LOKAL MANGGARAI BARAT MELALUI INTEGRASI PRODUKSI, PASAR, DISTRIBUSI, PARIWISATA BERBASIS DATA
PENGUATAN SISTEM PANGAN DAN EKONOMI LOKAL MANGGARAI BARAT MELALUI INTEGRASI PRODUKSI, PASAR, DISTRIBUSI, PARIWISATA BERBASIS DATA

Adrianus Ojo

Artikel Ilmiah Konseptual-Aplikatif

ABSTRAK

Transformasi ekonomi lokal di daerah pariwisata membutuhkan integrasi yang lebih kuat antara sistem produksi, pasar, distribusi, dan permintaan sektor pariwisata. Artikel ini bertujuan merumuskan model penguatan sistem pangan dan ekonomi lokal Manggarai Barat berbasis data dengan menempatkan Dinas Perdagangan dan Perindustrian sebagai market integrator. Metode yang digunakan adalah pendekatan deskriptif-konseptual berbasis telaah data administrasi dan dokumen internal tahun 2026, dipadukan dengan teori manajemen umum, manajemen aplikatif, orientasi pasar, rantai nilai, manajemen rantai pasok, proses bisnis, dan collaborative governance. Data dasar menunjukkan adanya 144 pelaku usaha pengguna bahan pangan yang meliputi hotel, restoran, kafe, rumah makan, kapal wisata dan rumah sakit; kebutuhan teridentifikasi antara lain beras 28.372 kg, telur ayam 26.619 papan, daging ayam 18.368 kg, minyak goreng 12.218 liter, dan ikan 10.815,5 kg. Di sisi suplai, terdapat 2.811 unit industri kecil dengan sekitar 6.336 tenaga kerja serta 22 pasar rakyat. Pemantauan harga juga menunjukkan bahwa koefisien variasi antarwilayah Batu Cermin–Lembor masih berada di atas target organisasi. Temuan ini menunjukkan bahwa persoalan utama bukan semata kekurangan produksi, tetapi fragmentasi data, lemahnya sinkronisasi supply–demand, ketidakpastian kontinuitas pasokan, disparitas harga antarwilayah, dan belum kuatnya keterhubungan produk lokal dengan pasar pariwisata. Artikel mengusulkan model Local Product to Tourism Market yang mengintegrasikan produksi lokal, agregasi dan quality control, market intelligence, pasar rakyat dan pasar pariwisata, transaksi, serta umpan balik data untuk perencanaan produksi berikutnya. Secara akademik, model ini menempatkan manajemen umum sebagai payung pengelolaan, manajemen aplikatif sebagai sistem implementasi, manajemen pemasaran sebagai mekanisme pembacaan kebutuhan pasar, dan proses bisnis sebagai arsitektur end-to-end. Model diharapkan menjadi dasar penguatan kebijakan, dashboard supply–demand–price–stock, business matching, dan pengukuran kontribusi produk lokal terhadap ekonomi pariwisata Manggarai Barat.

Kata kunci: sistem pangan, ekonomi lokal, market intelligence, rantai pasok, manajemen pemasaran, proses bisnis, pariwisata, Manggarai Barat

ABSTRACT

Local economic transformation in tourism destinations requires stronger integration between production systems, markets, distribution, and tourism-sector demand. This article develops a data-driven model for strengthening the food system and local economy of West Manggarai by positioning the local trade and industry agency as a market integrator. The study adopts a descriptive-conceptual approach using 2026 administrative data and internal documents, combined with theories of general management, applied management, market orientation, value chains, supply chain management, business processes, and collaborative governance. Baseline data identify 144 food-using business actors, including hotels, restaurants, cafés, food outlets, tourist boats, and hospitals. Recorded demand includes 28,372 kg of rice, 26,619 trays of eggs, 18,368 kg of chicken meat, 12,218 litres of cooking oil, and 10,815.5 kg of fish. On the supply side, 2,811 small industrial units employ approximately 6,336 workers, supported by 22 traditional markets. Price monitoring further indicates inter-regional price variation above the organizational target. The evidence suggests that the core problem is not merely production capacity, but fragmented data, weak supply–demand synchronization, supply continuity risks, spatial price disparities, and insufficient linkage between local products and the tourism market. The proposed Local Product to Tourism Market model integrates local production, aggregation and quality control, market intelligence, traditional and tourism markets, transaction recording, and data feedback for subsequent production planning. Conceptually, general management serves as the governance umbrella, applied management as the implementation mechanism, marketing management as the market-sensing function, and business process management as the end-to-end architecture. The model provides a basis for integrated policy, supply–demand–price–stock dashboards, business matching, and measurement of local-product participation in West Manggarai’s tourism economy.

Keywords: food system, local economy, market intelligence, supply chain, marketing management, business process, tourism, West Manggarai

1. PENDAHULUAN

Labuan Bajo dan Manggarai Barat mengalami dinamika ekonomi yang semakin dipengaruhi oleh pertumbuhan aktivitas pariwisata. Perkembangan hotel, restoran, kafe, kapal wisata, perdagangan ritel, dan jasa pendukung menciptakan pasar yang besar bagi bahan pangan dan produk lokal. Namun, meningkatnya permintaan tidak otomatis menghasilkan peningkatan nilai tambah bagi petani, nelayan, peternak, pelaku industri kecil dan menengah (IKM), serta pedagang lokal. Nilai tambah baru tercipta apabila produksi lokal mampu masuk ke dalam rantai pasok pasar secara konsisten, memenuhi standar mutu, memiliki struktur harga yang kompetitif, dan didukung distribusi yang efisien.

Data internal Disdagrin tahun 2026 menunjukkan adanya 144 pelaku usaha pengguna bahan pangan, meliputi hotel, restoran, kafe, rumah makan, kapal wisata dan rumah sakit. Kebutuhan terdata antara lain beras 28.372 kg, telur ayam 26.619 papan, daging ayam 18.368 kg, minyak goreng 12.218 liter, dan ikan 10.815,5 kg. Angka ini memberikan indikasi kuat bahwa sektor pariwisata dan jasa di Labuan Bajo merupakan demand base yang dapat digunakan sebagai pengungkit ekonomi lokal apabila kebutuhan tersebut dapat dipenuhi secara lebih besar oleh produsen dan pemasok lokal.

Di sisi lain, basis ekonomi lokal telah tersedia. Evaluasi Semester I 2026 mencatat 2.811 unit industri kecil dengan sekitar 6.336 tenaga kerja dan keberadaan 22 pasar rakyat yang terdiri atas 15 pasar daerah dan 7 pasar desa. Infrastruktur ekonomi tersebut seharusnya dapat berfungsi sebagai simpul agregasi, distribusi, transaksi, dan pembentukan harga. Akan tetapi, data produksi berada pada OPD produsen, data harga dan pasar berada pada Disdagrin, sedangkan informasi kebutuhan hotel/restoran, stok distributor, perdagangan antarwilayah, kapasitas pasokan, dan transaksi belum terintegrasi dalam satu sistem.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya governance gap dan information gap. Pemerintah daerah belum dapat menjawab secara cepat dan seragam pertanyaan operasional penting: siapa memproduksi apa, berapa volumenya, kapan tersedia, siapa yang membutuhkan, berapa kebutuhan, pada harga berapa, bagaimana kualitasnya, melalui jalur distribusi apa, dan dari mana kekurangan pasokan harus dipenuhi. Dalam perspektif manajemen, fragmentasi ini menyebabkan keputusan cenderung bersifat parsial, reaktif, dan tidak berbasis aliran proses end-to-end.

Artikel ini berangkat dari tesis bahwa penguatan sistem pangan Manggarai Barat tidak cukup dilakukan dengan intervensi produksi semata. Diperlukan integrasi produksi–pasar–distribusi–pariwisata berbasis data. Integrasi tersebut memerlukan arsitektur manajemen yang menyatukan fungsi perencanaan dan pengendalian, pembacaan pasar, koordinasi rantai pasok, desain proses bisnis, serta tata kelola kolaboratif antarlembaga.

Tujuan artikel adalah: (1) menganalisis persoalan struktural keterhubungan produksi lokal dengan pasar Manggarai Barat; (2) membangun kerangka teoritis yang menghubungkan manajemen umum, manajemen aplikatif, manajemen pemasaran, proses bisnis dan supply chain management; (3) merumuskan model Local Product to Tourism Market; serta (4) menyusun agenda implementasi berbasis data yang dapat digunakan pemerintah daerah sebagai dasar kebijakan dan pengukuran kinerja.

2. METODE PENULISAN

Artikel ini menggunakan pendekatan deskriptif-konseptual dan aplikatif. Sumber empiris utama berupa materi internal Disdagrin Kabupaten Manggarai Barat tahun 2026 mengenai peran Disdagrin dalam penguatan keberlanjutan pasca Program Urban Futures, data kebutuhan pelaku usaha pengguna bahan pangan, data industri kecil, infrastruktur pasar rakyat, pemantauan harga SP2KP, serta rancangan tindak lanjut kelembagaan dan data.

Analisis dilakukan melalui empat tahap. Pertama, identifikasi kondisi faktual dan masalah utama pada subsistem produksi, pasar, distribusi, data, IKM, dan pariwisata. Kedua, pemetaan teori manajemen yang relevan untuk menjelaskan hubungan antar-subsistem. Ketiga, sintesis teori dan data menjadi model proses bisnis Local Product to Tourism Market. Keempat, penyusunan implikasi manajerial, indikator kinerja, dan tahapan implementasi.

Karena artikel ini bersifat konseptual-aplikatif, data administratif digunakan sebagai evidence base untuk membangun model, bukan untuk menguji hubungan kausal melalui inferensi statistik. Pengembangan berikutnya dapat menggunakan desain kuantitatif, mixed methods, system dynamics, atau structural equation modeling untuk menguji pengaruh market intelligence, digital adoption, market responsiveness, supply chain integration, dan marketing performance.

3. LANDASAN TEORI DAN POSISI KEILMUAN

3.1 Manajemen Umum sebagai Payung Integrasi

Manajemen umum memberi kerangka dasar untuk mengelola keseluruhan sistem. Fayol (1949) menempatkan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan/komando, koordinasi, dan pengendalian sebagai fungsi fundamental manajemen. Dalam konteks sistem pangan daerah, prinsip ini berarti bahwa data permintaan tidak cukup hanya dikumpulkan; pemerintah harus mengubahnya menjadi rencana pasokan, pembagian peran, koordinasi lintas OPD, pengendalian harga dan stok, serta evaluasi hasil.

Drucker (1954) menekankan manajemen sebagai proses mengarahkan sumber daya menuju hasil dan tujuan yang terukur. Pendekatan ini relevan untuk menggeser tata kelola dari sekadar activity-oriented menuju result-oriented management. Artinya, keberhasilan program tidak semata diukur dari jumlah rapat, pelatihan, atau monitoring, tetapi dari meningkatnya transaksi produk lokal, bertambahnya produsen yang masuk pasar pariwisata, turunnya disparitas harga, meningkatnya kontinuitas stok, dan bertambahnya kontrak atau purchase order dengan buyer.

3.2 Manajemen Aplikatif: Menerjemahkan Teori Menjadi Sistem Kerja

Manajemen aplikatif dalam artikel ini dimaknai sebagai penerjemahan prinsip manajemen menjadi instrumen operasional: database pelaku rantai pasok, dashboard harga–stok–pasokan, kurasi produk, standar service level, mekanisme business matching, pencatatan transaksi, rapat evaluasi berkala, dan rekomendasi kebijakan. Posisi ini penting karena kesenjangan terbesar sektor publik sering bukan kekurangan konsep, melainkan lemahnya mekanisme pelaksanaan, kepemilikan data, indikator, PIC, siklus monitoring, dan tindak lanjut.

Pendekatan manajemen aplikatif juga selaras dengan management control: sasaran harus diturunkan menjadi indikator, target, data aktual, deviasi, analisis penyebab, tindakan korektif dan rekomendasi. Dalam sistem pangan, dashboard tidak boleh berhenti pada visualisasi; dashboard harus menjadi alat keputusan: kapan stok perlu diamankan, komoditas apa yang mengalami disparitas, produsen mana yang siap memenuhi buyer, dan distribusi mana yang mengalami bottleneck.

3.3 Manajemen Pemasaran dan Market Orientation

Manajemen pemasaran memberikan alasan mengapa pembangunan produksi harus dimulai dari pemahaman pasar. Kotler, Keller, dan Chernev (2022) menempatkan penciptaan, komunikasi, dan penyampaian nilai kepada pelanggan sebagai inti manajemen pemasaran. Dalam konteks Manggarai Barat, produsen lokal tidak cukup diarahkan untuk menghasilkan komoditas atau produk; mereka perlu memahami spesifikasi yang dibutuhkan hotel, restoran, retail, kapal wisata, dan konsumen akhir.

Kohli dan Jaworski (1990) menjelaskan market orientation melalui tiga proses utama: generation of market intelligence, dissemination of intelligence across departments, dan organization-wide responsiveness. Kerangka ini sangat sesuai dengan kebutuhan daerah. Data kebutuhan hotel/restoran harus dikumpulkan secara sistematis; informasi itu kemudian dibagikan kepada OPD produksi, kelompok tani, nelayan, peternak, IKM, distributor, dan pasar; selanjutnya seluruh aktor merespons melalui penyesuaian volume, waktu produksi, mutu, kemasan, harga, dan distribusi.

Narver dan Slater (1990) menekankan orientasi pelanggan, orientasi pesaing, dan koordinasi antar-fungsi sebagai komponen market orientation. Untuk sektor publik daerah, koordinasi antar-fungsi dapat diterjemahkan menjadi koordinasi lintas OPD dan multipihak. Dengan demikian, manajemen pemasaran dalam artikel ini tidak dimaknai secara sempit sebagai promosi, tetapi sebagai sistem membaca pasar dan mengorganisasi respons ekosistem ekonomi lokal.

3.4 Rantai Nilai dan Manajemen Rantai Pasok

Porter (1985) memperkenalkan konsep value chain untuk menunjukkan bahwa keunggulan terbentuk dari rangkaian aktivitas yang menghasilkan nilai, bukan dari satu aktivitas yang berdiri sendiri. Dalam sistem pangan daerah, nilai dibentuk sejak produksi, agregasi, quality control, transportasi, distribusi, penyimpanan, pemasaran, pelayanan buyer, hingga umpan balik transaksi.

Supply chain management memperluas perspektif tersebut dengan mengelola aliran produk, informasi, dan dana dari pemasok hingga konsumen. Chopra dan Meindl (2016) menekankan bahwa kinerja rantai pasok perlu diseimbangkan antara responsiveness dan efficiency. Relevansinya bagi Manggarai Barat sangat nyata: hotel dan restoran membutuhkan ketepatan waktu, mutu, dan kontinuitas; sementara produsen dan distributor membutuhkan volume ekonomis, kepastian serapan, dan biaya distribusi yang efisien.

Christopher (2016) juga menekankan pentingnya logistics and supply chain management sebagai sumber keunggulan melalui pengelolaan aliran dan hubungan antarpelaku. Oleh karena itu, disparitas harga antarwilayah tidak dapat diperlakukan semata sebagai fenomena harga, tetapi harus ditelusuri ke biaya transportasi, struktur pemasok, hambatan distribusi, skala pengiriman, informasi pasar, dan risiko pasokan.

3.5 Proses Bisnis sebagai Arsitektur End-to-End

Pendekatan proses bisnis diperlukan agar seluruh fungsi tidak berjalan dalam silo. Davenport (1993) memandang process innovation sebagai desain ulang aktivitas lintas fungsi dengan memanfaatkan informasi dan teknologi. Hammer dan Champy (1993) juga menekankan pentingnya melihat pekerjaan berdasarkan proses yang menghasilkan outcome bagi pelanggan, bukan berdasarkan batas unit organisasi.

Dalam konteks artikel ini, proses bisnis dirancang dari demand identification hingga production response, quality control, distribution, transaction, recording, evaluation, dan recommending. Kerangka tersebut menghubungkan aktivitas OPD yang berbeda ke dalam satu aliran nilai. Dengan demikian, proses bisnis menjadi jembatan praktis antara teori manajemen umum, pemasaran, rantai pasok, dan digitalisasi data.

3.6 Collaborative Governance dan Co-Creation

Integrasi sistem pangan tidak dapat dijalankan oleh satu OPD. Ansell dan Gash (2008) menjelaskan collaborative governance sebagai pengaturan di mana badan publik melibatkan pemangku kepentingan non-negara dalam proses pengambilan keputusan yang berorientasi konsensus. Kerangka ini relevan karena sistem pangan Manggarai Barat mencakup OPD produksi, Disdagrin, Disparekrafbud, Diskominfo, Bappeda, pemerintah desa, BPOLBF, perguruan tinggi, NGO, produsen, distributor, pasar, hotel, restoran, retail, dan wisatawan.

Co-creation memperkuat gagasan bahwa nilai tidak semata diciptakan pemerintah, melainkan dibentuk melalui interaksi aktor. Bagi pemerintah daerah, peran strategisnya adalah menyediakan arsitektur koordinasi, data bersama, aturan main, insentif, standardisasi, fasilitasi pasar, dan mekanisme evaluasi.

3.7 Integrasi Empat Perspektif Manajemen

Perspektif

Fokus Utama

Aplikasi pada Sistem Pangan

Output

Manajemen umum

Planning–organizing–coordinating–controlling

Tujuan, pembagian peran, koordinasi lintas OPD, pengendalian

Kebijakan dan tata kelola terpadu

Manajemen aplikatif

Eksekusi, indikator, PIC, dashboard, tindak lanjut

Database, SOP, monitoring, early warning, rapat evaluasi

Sistem kerja yang operasional

Manajemen pemasaran

Market intelligence dan responsiveness

Demand mapping, buyer requirement, segmentasi, business matching

Produk lokal sesuai kebutuhan pasar

Proses bisnis & SCM

Aliran end-to-end produk–data–transaksi

Produksi→agregasi→QC→distribusi→pasar→transaksi→feedback

Rantai pasok efisien, responsif, terukur

 

4. KONDISI EMPIRIS SISTEM PANGAN DAN EKONOMI LOKAL

4.1 Demand Base Sektor Pariwisata dan Jasa

Pendataan internal menunjukkan 144 pelaku usaha pengguna bahan pangan. Data ini penting karena membalik logika perencanaan dari production-push menjadi market-pull. Kebutuhan buyer dapat dijadikan sinyal bagi penjadwalan produksi, penentuan volume, pembentukan agregator, pengembangan cold chain, dan pembiayaan modal kerja.

Komoditas

Kebutuhan Terdata

Implikasi Manajerial

Beras

28.372 kg

Potensi kontrak pasokan petani/penggilingan lokal; kebutuhan kontinuitas dan spesifikasi mutu.

Telur ayam

26.619 papan

Permintaan rutin; relevan untuk forecasting, jadwal suplai, dan stabilisasi harga.

Daging ayam

18.368 kg

Memerlukan kesinambungan produksi, rumah potong yang memenuhi standar, distribusi dan cold chain.

Minyak goreng

12.218 liter

Komoditas strategis kuliner; penting untuk monitoring stok dan distribusi.

Ikan

10.815,5 kg

Peluang besar perikanan lokal; membutuhkan standardisasi mutu, handling dan kepastian serapan.

 

4.2 Basis Produksi, Industri Kecil, dan Pasar Rakyat

Basis industri kecil yang terdata mencapai 2.811 unit dengan sekitar 6.336 tenaga kerja. Skala tersebut menunjukkan bahwa kebijakan ekonomi lokal harus mempertimbangkan IKM bukan hanya sebagai penerima pelatihan, tetapi sebagai economic actor yang memerlukan akses bahan baku, standardisasi, pembiayaan, packaging, shelf life, kapasitas produksi, market access dan repeat order.

Terdapat 22 pasar rakyat yang terdiri atas 15 pasar daerah dan 7 pasar desa. Pasar rakyat dapat ditransformasikan dari ruang transaksi tradisional menjadi node distribusi pangan, data harga, konsolidasi pasokan, traceability sederhana, dan kanal produk lokal.

4.3 Disparitas Harga dan Fragmentasi Distribusi

Pemantauan SP2KP telah mencakup 47 komoditas. Pada Juli 2026, pemantauan Pasar Batu Cermin mencakup 23 hari dengan koefisien variasi antarwaktu rata-rata 2,95%. Namun perbandingan Batu Cermin–Lembor pada 18 komoditas dan 20 hari yang sama menunjukkan koefisien variasi antarwilayah 8,90%, lebih tinggi daripada target organisasi di bawah 3%.

Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa stabilitas temporal di satu pasar tidak otomatis berarti stabilitas spasial antarpasar. Karena itu, kebijakan harga harus masuk ke analisis transport cost, distributor structure, frequency of delivery, volume, stock, lead time, hambatan akses, serta struktur supply base di masing-masing wilayah.

4.4 Masalah Integrasi Data

Masalah sentral adalah data supply dan demand belum berada dalam satu arsitektur. Data produksi terletak pada OPD produsen, data harga dan pasar pada Disdagrin, data wisata dan pelaku usaha pada sektor pariwisata, sedangkan stok distributor, kapasitas pasokan, purchase order, transaksi, dan perdagangan antarwilayah belum terkonsolidasi. Fragmentasi ini memperlambat keputusan dan mengurangi kemampuan pemerintah mendeteksi gap pasokan secara dini.

5. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

5.1 Dari Production-Push menuju Market-Pull

Pendekatan production-push berisiko menghasilkan produk yang tidak sesuai volume, waktu, kualitas, atau harga yang dibutuhkan pasar. Sebaliknya, market-pull dimulai dari intelligence mengenai kebutuhan buyer. Dalam kerangka Kohli dan Jaworski (1990), 144 pelaku usaha dapat diposisikan sebagai sumber market intelligence. Data tersebut perlu diperbarui secara berkala untuk menangkap seasonal demand, pola okupansi hotel, kalender event, kebutuhan kapal wisata, serta perubahan preferensi menu.

Informasi pasar kemudian harus didiseminasikan kepada OPD produksi dan pelaku usaha. Respons yang diharapkan bukan sekadar peningkatan produksi, melainkan penyesuaian production planning, quality specification, grading, packaging, delivery schedule, minimum order quantity, harga, dan mekanisme pembayaran.

5.2 Disdagrin sebagai Market Integrator

Posisi yang paling rasional bagi Disdagrin bukan mengambil alih kewenangan produksi OPD lain, melainkan menjadi market integrator. Fungsi market integrator mencakup: market connector, price and supply stabilizer, local product accelerator, people's market manager, data and market intelligence hub, serta collaborative governance facilitator.

Dalam desain ini, OPD pertanian, peternakan dan perikanan tetap bertanggung jawab terhadap peningkatan produksi dan produktivitas; Disdagrin mengelola informasi harga, distribusi, akses pasar, kesiapan produk, perdagangan, IKM, dan integrasi buyer; Disparekrafbud menyediakan demand intelligence sektor pariwisata; Diskominfo mendukung arsitektur digital; Bappeda mengintegrasikan indikator dan perencanaan; sedangkan perguruan tinggi mendukung riset, evaluasi dan inovasi.

5.3 Local Product to Tourism Market sebagai Value Chain

PRODUKSI LOKAL → AGREGASI & QUALITY CONTROL → MARKET INTELLIGENCE → PASAR RAKYAT/RETAIL/HOTEL/RESTORAN/KAPAL WISATA → KONSUMEN → DATA TRANSAKSI → EVALUASI & PERENCANAAN PRODUKSI BERIKUTNYA

Alur tersebut menggambarkan value chain sekaligus feedback loop. Data transaksi tidak boleh berhenti sebagai laporan historis. Data harus dikembalikan ke hulu untuk memperbaiki keputusan produksi berikutnya. Dengan demikian, sistem berubah dari linear supply chain menjadi learning supply chain.

Model ini juga menciptakan traceability manajerial: pemerintah dapat mengetahui asal produk, volume, buyer, nilai transaksi, frekuensi pembelian, tingkat pemenuhan pesanan, dan masalah kualitas. Informasi tersebut menjadi dasar pengembangan produsen, penyediaan infrastruktur distribusi, insentif, fasilitasi legalitas, dan prioritas intervensi.

5.4 Market Readiness IKM

Pengembangan sentra IKM seperti ITA Bajo dan Molas Poco perlu bergerak dari training-oriented menuju transaction-oriented. Tahapan yang disarankan adalah product readiness → market readiness → buyer readiness → transaction readiness. Produk dapat dinilai berdasarkan legalitas, mutu, kapasitas, kemasan, harga, shelf life, kontinuitas pasokan, traceability, kanal pemasaran, dan kemampuan memenuhi repeat order. Klasifikasi kelas A/B/C dapat digunakan: kelas A siap transaksi, kelas B memerlukan perbaikan terbatas, dan kelas C memerlukan pendampingan dasar.

5.5 Integrasi Manajemen Umum, Aplikatif, Pemasaran dan Proses Bisnis

Hubungan empat bidang manajemen dapat dijelaskan secara hierarkis. Manajemen umum menjawab 'apa tujuan dan bagaimana organisasi dikelola'; manajemen aplikatif menjawab 'bagaimana tujuan diterjemahkan menjadi instrumen kerja'; manajemen pemasaran menjawab 'nilai apa yang dibutuhkan pasar dan bagaimana organisasi merespons'; sedangkan proses bisnis menjawab 'bagaimana aktivitas lintas aktor disusun dari input sampai outcome'. Keempatnya bukan alternatif, melainkan lapisan yang saling melengkapi.

6. MODEL KONSEPTUAL PENGUATAN SISTEM PANGAN BERBASIS DATA

Model yang diusulkan terdiri atas tujuh subsistem yang bekerja sebagai satu siklus:

1. Demand Intelligence – Pendataan buyer, volume kebutuhan, standar mutu, jadwal kebutuhan, price range, pola musiman, dan lead time.

2. Supply Intelligence – Pendataan produsen, komoditas, kapasitas, waktu panen/produksi, legalitas, kualitas, harga dasar, dan kontinuitas.

3. Aggregation & Quality Control – Pengelompokan pasokan, grading, standardisasi, packaging, cold handling, dan konsolidasi volume.

4. Distribution & Market Access – Pengaturan jalur distribusi, pasar rakyat, retail, hotel, restoran, kapal wisata, business matching dan kontrak.

5. Price–Stock–Supply Monitoring – Dashboard harga, stok, pasokan, disparitas antarwilayah, lead time, dan early warning.

6. Transaction Recording – Pencatatan volume, nilai, buyer, supplier, asal produk, frekuensi, pemenuhan pesanan dan keluhan kualitas.

7. Feedback & Replanning – Evaluasi data transaksi untuk perencanaan produksi berikutnya, perbaikan distribusi, penguatan produsen, dan rekomendasi kebijakan.

6.1 Arsitektur Data Minimum

Domain Data

Elemen Minimum

Pemilik/PIC Utama

Penggunaan

Demand

Buyer, komoditas, volume, frekuensi, spesifikasi, harga, waktu

Disdagrin + Disparekrafbud

Forecasting dan business matching

Supply

Produsen, lokasi, kapasitas, musim, mutu, legalitas

OPD produksi + Disdagrin

Matching dan gap analysis

Harga

Harga harian/mingguan, KV antarwaktu/antarwilayah

Disdagrin

Stabilisasi dan early warning

Stok & Distribusi

Stok, distributor, lead time, transportasi, gangguan

Disdagrin + pelaku distribusi

Continuity planning

Produk IKM

SKU, kapasitas, HPP, kemasan, shelf life, legalitas

Disdagrin

Kurasi dan market readiness

Transaksi

PO, volume, nilai, supplier, buyer, repeat order

Disdagrin + pelaku usaha

Outcome ekonomi lokal

 

6.2 Indikator Kinerja yang Disarankan

• Persentase kebutuhan hotel/restoran/kapal wisata yang dipenuhi produk lokal.

• Jumlah produsen lokal yang aktif memasok pasar pariwisata.

• Nilai dan volume transaksi produk lokal ke buyer pariwisata.

• Jumlah produk IKM kategori siap pasar/siap buyer.

• Persentase pemenuhan pesanan tepat jumlah, tepat mutu, dan tepat waktu.

• Koefisien variasi harga antarwilayah untuk komoditas strategis.

• Jumlah komoditas dengan kontinuitas stok sesuai service level.

• Jumlah kontrak, purchase order, atau repeat order produsen lokal–buyer.

• Lead time rata-rata pemenuhan pasokan.

• Persentase dataset rantai pasok yang diperbarui sesuai frekuensi.

7. RANCANGAN PROSES BISNIS TERINTEGRASI

Proses bisnis penguatan pangan dan ekonomi lokal dapat dirancang dengan logika Input–Process–Output–Outcome–Monitoring & Evaluation–3R (Recording, Reporting, Recommending). Struktur ini memastikan setiap kegiatan memiliki bukti, hasil, dan mekanisme pembelajaran.

Tahap

Aktivitas Kunci

Output

Indikator

Input

Data demand, supply, harga, stok, produsen, buyer, standar mutu

Dataset tervalidasi

Kelengkapan dan kemutakhiran data

Process 1

Demand–supply matching dan gap analysis

Peta gap komoditas

Gap volume/waktu/mutu/harga

Process 2

Kurasi produk, agregasi, QC, business matching

Supplier-buyer match

Jumlah match yang layak

Process 3

Distribusi dan transaksi

PO/kontrak/transaksi

Volume dan nilai transaksi

Output

Produk lokal masuk pasar rakyat/pariwisata

Realisasi pasokan lokal

Share produk lokal

Outcome

Peningkatan nilai tambah, stabilitas pasokan/harga

Ekonomi lokal lebih terintegrasi

Pendapatan, repeat order, KV harga

Monev

Evaluasi deviasi dan bottleneck

Daftar masalah dan koreksi

Kecepatan tindak lanjut

3R

Recording, Reporting, Recommending

Rekam jejak dan rekomendasi

Ketepatan laporan dan eksekusi rekomendasi

 

7.1 Perspektif 5-E untuk Evaluasi Proses

Effective (waktu): Apakah kebutuhan buyer dipenuhi tepat waktu dan intervensi pemerintah merespons masalah sesuai SLA?

Efficient (biaya): Apakah biaya distribusi, pengumpulan data, dan fasilitasi pasar menghasilkan manfaat yang sebanding?

Excellent (kualitas): Apakah produk memenuhi spesifikasi mutu, keamanan, kemasan dan layanan buyer?

Endurance (daya tahan): Apakah sistem, data, kontrak dan rantai pasok tetap berjalan setelah program/proyek selesai?

Esteem (nilai/martabat/profitabilitas): Apakah pelaku lokal memperoleh nilai tambah, kebanggaan produk lokal, reputasi, dan manfaat ekonomi yang nyata?

8. AGENDA IMPLEMENTASI 2026–2027

Implementasi disarankan dilakukan bertahap agar integrasi data dan pasar tidak berhenti sebagai proyek teknologi. Prioritas pertama adalah membangun disiplin data dan transaksi; digitalisasi mengikuti proses bisnis yang sudah disepakati.

Tahap

Fokus

Output Utama

Penanggung Jawab Kolaboratif

Tahap 1 – Konsolidasi

Master database rantai pasok dan buyer

Produsen–distributor–pedagang–buyer teridentifikasi

Disdagrin, OPD produksi, Disparekrafbud

Tahap 2 – Standardisasi

Definisi data, SOP pembaruan, kurasi produk

Data dictionary, SOP, klasifikasi produk A/B/C

Disdagrin, Diskominfo, OPD teknis

Tahap 3 – Market Intelligence

Dashboard harga–stok–supply–demand

Early warning dan gap analysis

Disdagrin, Diskominfo

Tahap 4 – Market Activation

Business matching dan procurement linkage

PO/kontrak/repeat order

Disdagrin, buyer, produsen/IKM

Tahap 5 – Measurement

Register transaksi dan indikator outcome

Nilai transaksi, local sourcing rate, service level

Disdagrin, Bappeda, perguruan tinggi

Tahap 6 – Institutionalization

Forum koordinasi dan integrasi perencanaan

Sistem menjadi rutinitas pemda

Bappeda, Sekda, seluruh OPD terkait

 

9. IMPLIKASI MANAJERIAL DAN KEBIJAKAN

Pertama, keberhasilan penguatan pangan perlu diukur dari perubahan sistem dan outcome pasar, bukan hanya output kegiatan. Indikator transaksi, local sourcing, repeat order, service level, dan disparitas harga harus ditempatkan berdampingan dengan indikator produksi.

Kedua, Disdagrin perlu memperkuat fungsi market intelligence. Demand mapping 144 pelaku usaha harus dikembangkan menjadi demand forecasting yang diperbarui periodik dan terhubung dengan supply calendar OPD produksi.

Ketiga, pasar rakyat perlu diposisikan sebagai node data dan distribusi. Transformasi pasar tidak hanya menyangkut fisik, tetapi juga master pedagang, komoditas, stok, harga, sumber barang, volume transaksi, legalitas, dan layanan.

Keempat, pengembangan IKM harus berorientasi buyer. Pelatihan harus dikaitkan dengan spesifikasi pasar, target buyer, indikator kesiapan produk, dan transaksi aktual.

Kelima, sistem digital harus mengikuti proses bisnis. Digitalisasi yang tidak didahului data governance, definisi indikator, SOP, PIC, dan ritme pembaruan berisiko menghasilkan dashboard yang informatif tetapi tidak operasional.

Keenam, koordinasi lintas OPD harus berbasis shared outcome. Setiap OPD tetap mempertahankan kewenangan sektoral, tetapi berbagi target lintas sektor: ketersediaan, keterjangkauan, stabilitas harga, peningkatan produk lokal dalam pasar pariwisata, dan peningkatan nilai transaksi lokal.

Ketujuh, perlu dibangun mekanisme rekomendasi manajerial berkala. Data harus berakhir pada keputusan: komoditas apa yang perlu ditambah, pasar mana yang mengalami gap, produsen mana yang perlu diperkuat, buyer mana yang dapat dihubungkan, dan kebijakan apa yang harus disesuaikan.

10. KONTRIBUSI ILMIAH DAN PENGEMBANGAN RISET

Kontribusi konseptual artikel ini adalah menggabungkan perspektif manajemen umum, applied management, marketing management, supply chain management dan business process management dalam konteks pemerintahan daerah berbasis pariwisata. Integrasi ini menghindari pemisahan semu antara kebijakan produksi, perdagangan, IKM, pasar, dan pariwisata.

Artikel juga menawarkan konstruk yang dapat diuji pada penelitian berikutnya. Variabel antecedent dapat berupa market intelligence capability, digital adoption, inter-organizational coordination, supply chain integration, dan data quality; mediator dapat berupa market responsiveness dan supply chain responsiveness; sedangkan outcome dapat berupa local market access, marketing performance, price stability, transaction value, dan local sourcing rate.

Untuk penelitian kuantitatif, unit analisis dapat menggunakan pelaku usaha pangan, IKM, pemasok hotel/restoran, atau buyer pariwisata. Untuk penelitian kebijakan, unit analisis dapat berupa komoditas strategis atau kecamatan/pasar. Penelitian longitudinal juga penting untuk menguji apakah integrasi data benar-benar menurunkan disparitas harga dan meningkatkan share produk lokal dalam rantai pasok pariwisata.

11. KESIMPULAN

Penguatan sistem pangan dan ekonomi lokal Manggarai Barat memerlukan pergeseran dari pendekatan sektoral menuju sistem ekonomi yang terintegrasi. Data awal menunjukkan bahwa Manggarai Barat memiliki demand base sektor pariwisata yang nyata, basis IKM yang besar, jaringan pasar rakyat, serta instrumen pemantauan harga. Tantangan utama adalah keterputusan data, supply–demand mismatch, disparitas distribusi, kesiapan produk, dan belum terukurnya transaksi produk lokal ke pasar pariwisata.

Model Local Product to Tourism Market menawarkan arsitektur yang menghubungkan produksi lokal, agregasi dan quality control, market intelligence, distribusi, pasar rakyat, hotel/restoran/retail/kapal wisata, transaksi, serta feedback data. Dalam model ini Disdagrin berperan sebagai market integrator, bukan pengambil alih kewenangan produksi.

Secara akademik, artikel ini dapat dan sebaiknya dihubungkan sekaligus dengan manajemen umum, manajemen aplikatif, manajemen pemasaran, dan proses bisnis. Manajemen umum menjadi payung tata kelola; manajemen aplikatif mengubah konsep menjadi instrumen kerja; manajemen pemasaran memastikan sistem berorientasi pada kebutuhan pasar; sedangkan proses bisnis dan supply chain management menyatukan aktivitas lintas aktor secara end-to-end. Integrasi empat perspektif tersebut justru menjadi kekuatan pembeda artikel karena mempertemukan teori manajemen dengan kebutuhan nyata tata kelola ekonomi lokal.

Prioritas implementasi adalah membangun master database rantai pasok, database kebutuhan buyer pariwisata, dashboard harga–stok–pasokan, kurasi produk, business matching, register transaksi produk lokal, serta forum koordinasi berkala. Keberhasilan akhir harus dinilai dari meningkatnya local sourcing, nilai transaksi lokal, kontinuitas pasokan, repeat order, kesiapan IKM, dan menurunnya disparitas harga antarwilayah.

12. REKOMENDASI

1. Menetapkan Satu Data Rantai Pasok Pangan dan Produk Lokal Manggarai Barat dengan definisi dataset, PIC, frekuensi pembaruan, dan mekanisme validasi.

2. Mengembangkan demand forecasting untuk hotel, restoran, kafe, kapal wisata, rumah makan, rumah sakit dan retail berdasarkan komoditas, volume, kualitas, waktu, dan harga.

3. Menghubungkan kalender produksi pertanian, peternakan, perikanan dan IKM dengan kalender permintaan sektor pariwisata.

4. Mengembangkan dashboard supply–demand–price–stock–distribution sebagai sistem early warning dan alat rapat pengendalian.

5. Membentuk mekanisme kurasi IKM berbasis product readiness, market readiness, buyer readiness dan transaction readiness.

6. Melakukan business matching berkala dengan target PO, kontrak pasokan, atau repeat order yang terukur.

7. Membangun register transaksi produk lokal untuk mengukur nilai ekonomi yang benar-benar tinggal dan berputar di Manggarai Barat.

8. Menjadikan pasar rakyat sebagai node distribusi, data harga, dan agregasi produk lokal.

9. Menerapkan evaluasi proses berbasis Input–Process–Output–Outcome–Monev–3R serta indikator 5-E.

10. Mengembangkan riset lanjutan untuk menguji pengaruh market intelligence, digital adoption, supply chain integration dan market responsiveness terhadap market performance dan stabilitas pangan.

DAFTAR PUSTAKA

Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. Journal of Public Administration Research and Theory, 18(4), 543–571.

Chopra, S., & Meindl, P. (2016). Supply Chain Management: Strategy, Planning, and Operation (6th ed.). Pearson.

Christopher, M. (2016). Logistics & Supply Chain Management (5th ed.). Pearson.

Davenport, T. H. (1993). Process Innovation: Reengineering Work through Information Technology. Harvard Business School Press.

Drucker, P. F. (1954). The Practice of Management. Harper & Brothers.

Fayol, H. (1949). General and Industrial Management. Pitman.

Hammer, M., & Champy, J. (1993). Reengineering the Corporation: A Manifesto for Business Revolution. HarperBusiness.

Kohli, A. K., & Jaworski, B. J. (1990). Market orientation: The construct, research propositions, and managerial implications. Journal of Marketing, 54(2), 1–18. https://doi.org/10.1177/002224299005400201

Kotler, P., Keller, K. L., & Chernev, A. (2022). Marketing Management (16th ed.). Pearson.

Narver, J. C., & Slater, S. F. (1990). The effect of a market orientation on business profitability. Journal of Marketing, 54(4), 20–35. https://doi.org/10.1177/002224299005400403

Porter, M. E. (1985). Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance. Free Press.

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Manggarai Barat. (2026). Materi Peran Disdagrin dalam Ko-Kreasi Penguatan Keberlanjutan Pasca Program Urban Futures Manggarai Barat: Penguatan Sistem Pangan dan Ekonomi Lokal Manggarai Barat melalui Integrasi Produksi–Pasar–Distribusi–Pariwisata Berbasis Data. Dokumen internal.

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Manggarai Barat. (2026). Laporan IKU Pertumbuhan PDRB Perdagangan Juli 2026; Laporan IKU Nilai Produksi Industri Pengolahan Juli 2026; Laporan IKU Ekspor Produk Lokal Juli 2026; Laporan IKU Koefisien Variasi Antarwilayah Juli 2026; Evaluasi Kinerja Semester I 5 IKU Disdagrin 2026. Dokumen internal.

CATATAN PENGEMBANGAN UNTUK PUBLIKASI

Untuk pengiriman ke jurnal ilmiah, naskah ini sudah memiliki struktur dasar artikel konseptual-aplikatif. Sebelum submission, disarankan menyesuaikan template jurnal yang dituju, menambah afiliasi penulis, alamat korespondensi, dan bila diperlukan memperkuat metode dengan data primer melalui wawancara/FGD atau survei. Jika jurnal mensyaratkan artikel empiris, model konseptual pada Bagian 10 dapat dikembangkan menjadi hipotesis d